Dadakan Jadi Pimpinan Sidang, Fadli Zon: Setya Novanto Sakit

foto: bertha/GARASInews

JAKARTA,GARASInews – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, dirinya mendadak diminta untuk menjadi pimpinan sidang sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2017-2018 dalam acara Sidang Tahunan Bersama MPR/DPR/DPD RI dan pidato Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (16/8/2017).

Menurutnya, Ketua DPR Setya Novanto yang sempat hadir Sidang Tahunan MPR pagi tadi, absen lantaran sakit.

"Kelelahan aja. Agak kurang sehat. Jadi saya dadakan mengantikannya," kata Fadli kepada GARASInews.

Lebih lanjut saat ditanya apakah Ketua Umum Partai Golkar tersebut bakal hadir dalam Upacara Bendera Peringatan HUT-72 RI di Istana Negara, Fadli mengaku belum tahu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku sempat menyampaikan salam absennya Setya Novanto kepada Presiden Jokowi.

"Tadi menyampaikannya melalui saya. Saya yang menyampaikan," katanya.

Hanya ada empat pimpinan DPR yang hadir. Tidak terlihat Ketua DPR Setya Novanto duduk di kursi pimpinan.

Hanya terlihat Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon yang memimpin sidang.

Diawal membuka sidang, Fadli Zon menjelaskan, bahwa Novanto absen menghadiri acara sidang ketiga yang diselenggarakan pada hari ini karena sedang sakit.

Namun, dua kali sidang sebelumnya yakni sidang MPR dan DPD RI beliau sempat hadir.

"Sebelum memulai rapat paripurna, perlu kami informasikan bahwa saudara Ketua DPR pada sidang ketiga hari ini berhalangan hadir karena kurang sehat. Tadi sudah dua kali dalam sidang hadir,‎" kata Fadli di Gedung DPR.

Fadli pun menyampaikan pidato sambutannya.

Dalam sidang ini, Jokowi akan berpidato dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2018.

Jokowi kemudian akan menyerahkan RUU tentang APBN TA 2018 berserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung terkait RAPBN 2018.

Nota keuangan ini yang akan menjadi modal bagi DPR dalam pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan APBN tahun depan.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Niko Panji: Novel Baswedan Bilang Novanto Tersangka Sejak 2015

foto: bertha/GARASInews

Jakarta, GARASInews - Keponakan Muhtar Ependy yang juga saksi di kasus suap sengketa pilkada di MK atas terpidana Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa, menyebut penyidik KPK Novel Baswedan sudah lama mengincar Setya Novanto untuk dijadikan tersangka. Novel telah bicara soal status tersangka Novanto sejak 2015.

"2015 Pak, kita ngobrol-ngobrol seperti di warung kopi di lantai delapan. Ini kasus seperti beli gorengan, ada pedas ada sedang," kata Niko di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Niko, yang sebelumnya dipanggil Mico, menjelaskan bahwa nama aslinya ialah Niko Panji Tirtayasa. Nama Mico sengaja disematkan KPK.

"Nama saya bukan Mico, saya Niko Panji Tirtayasa. Mico KPK yang beri," ujarnya.

Niko lalu menjelaskan kembali soal Novanto. Niko menyebut Novanto sudah diincar KPK sejak 2015 terkait suap Pilkada Jatim.

"Pak Novel Baswedan 2015 sudah bicara Pak Setya Novanto akan tersangka. Ini terbukti, Pak, (pembicaraan) 2015 pas penyidikan saya atas saudara Romi Herton (eks Wali Kota Palembang)," jelas Niko.

"Beliau diduga nyuap Akil Mochtar kasus Pilkada Jatim," imbuhnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Mantan Ketua KPK: Novanto Tersangka, Tekanan ke KPK akan Meningkat

foto: bertha/GARASInews

Yogyakarta, GARASInews - KPK telah menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengingatkan adanya kemungkinan tekanan ke KPK akan meningkat.

"Saya kira tekanan-tekanan (kepada KPK) kemungkinan akan meningkat. Harus diperhatikan oleh KPK," ujar Busyro kepada wartawan GARASInews di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Rabu (19/7/2017).

Namun Busyro menilai setiap tekanan kepada KPK merupakan genderang perang melawan rakyat. Dia yakin rakyat masih memiliki kepercayaan yang tinggi kepada KPK hingga saat ini.

"Tapi ini warning untuk KPK jangan terkesan menunda-nunda agenda (penindakan) yang menyangkut nama tertentu," imbuhnya.

Diingatkannya, agar KPK menunjukkan kepada publik bahwa independensi lembaga ini tak bisa ditawar. "Tidak boleh terafiliasi dengan pejabat, militer, intelijen manapun, pebisnis manapun," imbaunya.

Busyro menyampaikan apresiasinya kepada KPK bahwa satu tahap terlewati. Penetapan tersangka pada Setya Novanto, menurutnya, menjadi bukti independensi KPK tidak seperti yang disangkakan oleh beberapa anggota DPR.

"(Penetapan Novanto sebagai tersangka) Menggambarkan sinyal bahwa KPK perlu menindaklanjuti kasus lain, Hambalang, Century, BLBI yang mulai dilidik, dan kasus lain yang masih tersisa di periode dulu karena keterbatasan SDM. Termasuk Sumber Waras dan reklamasi," urai Busyro.

Selanjutnya, dia menyarankan agar Deputi Pencegahan KPK harus 'menolong' DPR dan partai politik dengan bertindak lebih preventif dan ofensif. Menurutnya, KPK bisa mengajak beberapa unsur mulai dari kampus, NGO dan media yang berkompeten untuk itu.

"Bagaimana mengurangi peran-peran proses legislasi yang ujung-ujungnya memperkuat dominasi partai politik (yang) menciptakan sistem yang yang jadi untuk korupsi, corrupt by design, ini perlu kita tolong. Mudah-mudahan mau ditolong. Sebenarnya sudah kita lakukan, sudah ada buku putihnya kok," kata dia.

Mengenai Novanto, Busyro merasa yakin penahanan oleh KPK akan tetap dilakukan kepada Ketua DPR tersebut.

"Tetap akan ditahan," ujar dia yakin.

Sedangkan soal sikap Novanto yang tak ingin mundur dari kursi pimpinan DPR pasca penetapannya sebagai tersangka, Busyro menilai hal itu tidak elok.

"Kalau tidak akan mundur, dia disfungsi secara moral. Dia sudah mengalami problem status. Masa DPR membiarkan saja? Tidak mundur itu berarti Ketua DPR orang yang statusnya tersangka dan dicekal," tutur Busyro.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Yorrys: Silakan Kader Golkar Berdebat Masalah Munaslub

foto: bertha/GARASInews

Jakarta, GARASInews - Meski Ketua Umum Setya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Partai Golkar tidak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun kader Golkar masih diperbolehkan mendiskusikan masalah munaslub tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai. Dia mengatakan Golkar membuka ruang bagi kader untuk berpendapat.

"Bisa saja sepanjang dia tidak menyuarakan hal-hal yang di luar substansi konteks itu. Ini kan demokrasi, kebebasan. Boleh saja (berbicara). Tapi nggak bisa ikut bicara yang macam-macam dalam strukturnya, tapi sebagai kader," ujar Yorrys kepada wartawan GARASInews di rumah Aburizal Bakrie, Jalan Mangunsarkoro 42, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/7/2017).

Yorrys merasa saat ini partai belum bisa melaksanakan munaslub. Hal ini karena persyaratan untuk terjadinya munaslub belum terpenuhi.

"Alasan kenapa dilaksanakan munaslub, pertama, karena ketua umum meninggal dunia. Kedua, karena dia berhalangan. Nah, ini kan diatur dalam juklan (petunjuk pelaksanaan). Situasi itu berbeda," ucap Yorrys.

"Yang penting sekarang itu belum pernah dibicarakan atau diwacanakan di internal partai. Kalau kader ingin membicarakan itu di media dalam diskusi, silakan saja. Kita kan publik. Silakan, tapi secara struktural tidak boleh," sambungnya.

Pria kelahiran Serui, Papua Barat, itu mengaku prihatin dengan status tersangka Novanto. Namun Partai Golkar harus solid untuk menghadapi Pemilu 2019.

"Sekarang kita prihatin terhadap musibah yang kita alami ini. Pertama, bagaimana kita membangun solidaritas melaksanakan konsolidasi dengan melakukan agenda-agenda politik menuju (Pemilu) 2019. Itu dulu," kata Yorrys.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Setya Novanto Tersangka, Golkar Segera Gelar Rapat Pleno

foto: bertha/GARASInews 

Jakarta, GARASInews - DPP Golkar langsung bersikap pasca penetapan status tersangka Ketum Setya Novanto terkait kasus e-KTP. Dalam waktu 12 jam ke depan, DPP Golkar akan menggelar rapat mengatur strategi ke depannya setelah penetapan tersangka Novanto.

"Menyiapkan langkah dan strategi agar semuanya berbicara sesuai aturan dan sesuai arahan partai. Tidak ada yang berbicara di luar kebijakan parpol," ujar Wasekjen Golkar Dave Akbarshah Fikarno saat dihubungi, Senin (17/7/2017).

Rapat akan digelar di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat. Namun Dave belum menginformasikan soal waktu rapat.

"Memang akan rapat dalam waktu dekat untuk menyiapkan strategi berikutnya. Pasti di DPP-lah," jelas Dave.

DPP Golkar belum memutuskan apakah akan menggelar munaslub untuk mencopot Novanto.

"Harus ada permintaan DPD, ada aturan baku, ada sejumlah DPD meminta dan semua sepakat dan ketum harus sepakat mengundurkan diri," tuturnya.

Dave mengklaim DPD Golkar masih mendukung Novanto hingga masa jabatannya selesai. Ia menuding penetapan tersangka Novanto berbau politik.

"Kan DPD sepakat bahwa akan mendukung ketum sampai selesai. Proses ini butuh waktu lama. DPD disolidkan menggerakkan ketum, karena ini perkara politik ketimbang hukum," imbuhnya.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka baru e-KTP. Ketum Golkar itu disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia terancam hukuman seumur hidup.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM