PAN Sebut Pertemuan SBY-Megawati Bisa Turunkan Kegaduhan Politik

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Sekjen PAN Edhy Soeparno menyebut pertemuan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka sebagai contoh politik teduh. Edhy berharap pertemuan kedua tokoh ini bisa meredam kegaduhan politik.

"Politik teduhlah yang dimainkan dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat secara keseluruhan," kata Edhy saat berbincang dengan GARASInews melalui telepon, Kamis (17/8/2017) malam.

Edhy menyebut belakangan ini tensi politik Indonesia memanas setelah ribut soal UU Pemilu dan capres. Dengan pertemuan SBY dan Megawati yang juga ketum parpol itu bisa menjadi contoh sikap negarawan.

"Karena selama ini politik kita kesannya gaduh terus UU pemilu, capres-mencapres. Dengan adanya pertemuan hari ini menunjukkan dua tokoh bangsa ini betul-betul negarawan," katanya.

Namun, Edhy tidak mau penafsiran tentang pertemuan Ketum PDIP dan Ketum Demokrat itu. Selama bertujuan demi kemaslahatan bangsa, Edhy berkeyakinan hal itu akan berdampak positif.

"Saya tidak berani menafsirkan lebih jauh tapi saya pikir apapun namanya jika tujuannya untuk membangun komunikasi dan politik yang lebih bagus, untuk kemaslahatan bangsa. Saya kira positif sekali," ucap Edhy.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Dadakan Jadi Pimpinan Sidang, Fadli Zon: Setya Novanto Sakit

foto: bertha/GARASInews

JAKARTA,GARASInews – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, dirinya mendadak diminta untuk menjadi pimpinan sidang sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2017-2018 dalam acara Sidang Tahunan Bersama MPR/DPR/DPD RI dan pidato Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (16/8/2017).

Menurutnya, Ketua DPR Setya Novanto yang sempat hadir Sidang Tahunan MPR pagi tadi, absen lantaran sakit.

"Kelelahan aja. Agak kurang sehat. Jadi saya dadakan mengantikannya," kata Fadli kepada GARASInews.

Lebih lanjut saat ditanya apakah Ketua Umum Partai Golkar tersebut bakal hadir dalam Upacara Bendera Peringatan HUT-72 RI di Istana Negara, Fadli mengaku belum tahu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku sempat menyampaikan salam absennya Setya Novanto kepada Presiden Jokowi.

"Tadi menyampaikannya melalui saya. Saya yang menyampaikan," katanya.

Hanya ada empat pimpinan DPR yang hadir. Tidak terlihat Ketua DPR Setya Novanto duduk di kursi pimpinan.

Hanya terlihat Fahri Hamzah, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan dan Fadli Zon yang memimpin sidang.

Diawal membuka sidang, Fadli Zon menjelaskan, bahwa Novanto absen menghadiri acara sidang ketiga yang diselenggarakan pada hari ini karena sedang sakit.

Namun, dua kali sidang sebelumnya yakni sidang MPR dan DPD RI beliau sempat hadir.

"Sebelum memulai rapat paripurna, perlu kami informasikan bahwa saudara Ketua DPR pada sidang ketiga hari ini berhalangan hadir karena kurang sehat. Tadi sudah dua kali dalam sidang hadir,‎" kata Fadli di Gedung DPR.

Fadli pun menyampaikan pidato sambutannya.

Dalam sidang ini, Jokowi akan berpidato dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2018.

Jokowi kemudian akan menyerahkan RUU tentang APBN TA 2018 berserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung terkait RAPBN 2018.

Nota keuangan ini yang akan menjadi modal bagi DPR dalam pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan APBN tahun depan.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Ada Jokowi, 447 Anggota DPR Hadiri Pembuka Masa Sidang 2017-2018

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - DPR hari ini menggelar sidang paripurna pembukaan masa sidang dengan agenda pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka penyampaian RAPBN 2018. Sebanyak 447 dari 560 anggota Dewan hadir.

Sidang dibuka pada pukul 14.10 WIB di ruang paripurna I, gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017). Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Kali ini, sidang tak dihadiri oleh Ketua DPR Setya Novanto. Pidato pembukaan masa sidang DPR 2017-2018 disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang didampingi Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto.

"Sebanyak 447 anggota hadir dalam paripurna," ujar Fadli membuka sidang.

Dari 447 orang itu, dua di antaranya mengajukan izin. Karena ada surat izin, keduanya dianggap hadir dalam sidang paripurna.

Sidang pembukaan paripurna tahun 2017/2018 juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan menteri kabinet.

Berikut ini rekapitulasi absen sidang pembukaan paripurna:

PDIP : 100

Golkar : 70

Gerindra : 45

Demokrat : 50

PAN : 38

PKB : 37

PKS : 30

PPP : 35

NasDem : 27

Hanura : 15

Total: 447

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Sidang Tahunan, Akankah Novanto Hadir dan Bertemu Jokowi?

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Presiden Joko Widodo hari ini akan berada di kompleks parlemen dari pagi hingga sore untuk menghadiri 3 acara. Akankah Ketua DPR Setya Novanto hadir dan bertemu Jokowi?

Hari ini, Rabu (16/8/2017), Presiden Jokowi akan hadir di sidang tahunan MPR. Dia juga kemudian akan mengikuti sidang bersama DPR RI-DPD RI, dan rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR tahun sidang 2017-2018 pada pukul 14.00 WIB.

Dalam sidang ini, Ketua DPR Setya Novanto dijadwalkan memimpin sidang dan menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan I Tahun Sidang 2017-2018. Presiden Jokowi juga akan berpidato di ketiga acara tersebut, termasuk di pembukaan masa sidang ini.

Namun kehadiran Novanto di ketiga acara itu belum bisa dipastikan. Hingga saat ini belum ada yang bisa memberikan klarifikasinya.

"Undangan sudah diterima (Novanto), soal besok datang atau tidak kita lihat besok," ucap Kabag TU Pimpinan DPR Hani Tahapari saat dikonfirmasi GARASInews mengenai kehadiran Novanto, Selasa (15/8/2017) malam.

Pada acara terakhir, Jokowi akan berpidato dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN TA 2018. Jokowi kemudian akan menyerahkan RUU tentang APBN TA 2018 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung terkait RAPBN 2018.

RUU tentang APBN 2018 dan Nota keuangan ini akan diserahkan kepada ketua DPR dan Ketua DPD. Nota keuangan tersebut akan menjadi modal bagi DPR dalam pembahasan lebih lanjut mengenai rancangan APBN tahun depan.

Kolega Novanto, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga belum bisa memastikan kehadiran Ketum Partai Golkar itu. Dia mengisyaratkan siapapun pimpinan DPR bisa memimpin sidang pembukaan masa sidang dewan.

"Pada dasarnya sidang kolektif kolegial. Kita belum tahu bagaimana posisinya, besok kita lihat lah situasinya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar," terang Fahri di Gedung DPR, Selasa (15/8).

Fahri mengatakan kondisi Novanto saat ini sehat. Namun, soal kehadiran Novanto besok, dia nihil informasi. Meski menyebut Novanto sehat, Fahri tak bisa memastikan apakah sang ketua DPR akan memimpin sidang tersebut.

"Pak Nov sehat-sehat saja. Soal (apakah akan) datang, saya nggak tahu. Mimpin rapat itu tinggal baca, nggak ada yang luar biasa. Dibaca aja, sama aja," ucapnya.

Bila Novanto hadir, maka itu merupakan pertemuan pertamanya dengan Jokowi di depan publik sejak dia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Novanto ditetapkan sebagai tersagka pada Senin (17/7) lalu.

Dalam sidang dakwaan terhadap Andi Narogong, jaksa pada KPK menyebut Novanto terlibat pada skandal korupsi itu. Novanto dan Andi Narogong disebut mendapat fee sebesar Rp 574,2 M dari proyek e-KTP.

Namun Novanto membantah menerima aliran dana dari kasus korupsi e-KTP itu. Dia merasa didzalimi.

"Saya dikatakan terima Rp 574 M bersama saudara Andi Narogong. Saya tidak pernah terima. Uang Rp 574 besarnya bukan main, bagaimana transfernya, bagaimana terimanya. Bagaimana wujudnya?" tukas Novanto, Selasa (18/7).

"Ini tentu, saya mohon betul-betul agar tidak terus ada penzaliman terhadap diri saya," sambungnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

The Yudhoyono Institute Diharapkan Tak Masuk Politik Praktis

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meresmikian The Yudhoyono Institute (TYI), di Djakarta Theater, Kamis malam (10/8). Putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didapuk sebagai direktur eksekutif lembaga tersebut.

"Lahirnya lembaga semacam ini meniru budaya politik di Amerika Serikat," kata pengamat politik dari LIPI, Lili Romli kepada GARASInews, Senin (14/8/2017).

Hanya saja, dia mengkritik posisi SBY yang notabene masih menjadi pimpinan partai politik. Posisi tersebut sangat riskan dan membuat TYI mudah tergelincir ke dalam politik praktis meski secara formal sudah ditegaskan tak akan merambah ke bidang itu. Sebab keterlibatan dalam politik praktis dapat membahayakan lembaga itu karena fungsinya hanya bakal menjadi alat kepentingan.

"Kami berharap SBY ini membangun dalam konteks itu, bukan hal politik. Apalagi instrumen politik. Bukan ranahnya apalagi dan akan membuat lembaga ini sekedar menjadi instrumen saja," ujar Romli.

Juru bicara TYI, Ni Luh Putu Caosa Indryani menyatakan sebagai lembaga kajian independen fokus pada isu strategis nasional dan internasional.

"Kami non-politik praktis," ucap Caosa.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Megawati: Pak Jokowi Dibilang Diktator, Sanggup Buktikan?

foto: bertha/GARASInews

Bogor,GARASInews - Belakangan ada pihak yang menyebut Presiden Jokowi sebagai diktator. Rupanya hal itu membuat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri penasaran.

"Pak Jokowi dibilang diktator, orang yang ngomong itu ayo sanggup membuktikan kediktatoran Pak Jokowi apa?" kata Megawati dalam acara Program Penguatan Pendidikan Pancasila di Istana Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/8/2017).

Megawati lalu bercerita bagaimana dia mengikuti kiprah Jokowi sejak menjadi Wali Kota Surakarta. Saat itu pernah suatu kali Jokowi hendak melakukan bedol desa masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya.

baca juga (Jokowi: Tak Ada Institusi di Indonesia yang Diktator)

"Itu sampai kasih makan sampai 57 kali bolak-balik. Sampai saya yang ngikutin saja bosen," kata Mega.

Rupanya alasan Jokowi mengajak warga makan bersama sekaligus untuk berdiplomasi sehingga warga mau dipindahkan. Dengan diplomasi seperti itu warga bersedia pindah dengan sukarela.

"Pak Jokowi sekarang kan lagi dikatakan, Pak Jokowi itu diktator. Nah, bilang 'Pak saya mau ketemu Bapak sebagai presiden berhadap-hadapan jantan'. Kalau sekarang kan orang nge-bully orang beraninya itu kan di medsos" kata Mega.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

NasDem, Hanura, PPP dan PKB Jajaki Koalisi di Pilgub Jabar

foto: bertha/GARASInews

Bandung,GARASInews - Partai NasDem, Hanura, PPP dan PKB mulai serius membangun koalisi menghadapi Pilgub Jabar 2018. Hari ini (11/8/2017), pengurus empat partai di tingkat Jawa Barat itu bertemu membahas koalisi.

Pada pertemuan yang digelar di Hotel Papandayan, Jalam Gatot Subroto, tersebut, hadir Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mutopa, Ketua DPD Hanura Jawa Barat Aceng Fikri, Wakil Sekretaris PKB Jabar Maulana Yusuf, perwakilan PPP Jabar dan petinggi partai lainnya di tingkat daerah.

Ketua DPD Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa menjelaskan pertemuan ini merupakan bentuk keseriusan dari empat partai untuk membentuk koalisi. Namun belum ada kesepakatan resmi, semuanya masih dalam proses penjajakan.

"Ini pertemuan pertama (yang dilakukan empat partai). Kita ingin coba bangun PKB, PPP, NasDem dan Hanura untuk kebersamaan di Pilkada Gubernur dan juga untuk daerah-daerah yang ada di Jabar yang ikut Pilkada," kata Saan, saat ditemui GARASInews di Hotel Papandayan.

Saan mengungkapkan telah ada kecocokan dari masing-masing partai untuk berkoalisi. Tapi perlu pembahasan lanjutan mulai dari tingkat daerah sampai ke tingkat DPP partai. Selain itu pihaknya juga sedang menyiapkan format atau skema koalisi dengan tiga partai lainnya.

"Kita (lagi) bicarain skema. Formatnya di Jabar gimana, nanti di daerah gimana. Kita buat skemanya dari provinsi kita cocokkan dulu figurnya (yang akan diusung)," ujar Saan.

Ditanya soal persentase koalisi ini akan terjadi, Saan menyatakan saat ini tak bisa dijawab. Semua partai masih akan terus mencocokan konsep serta visi misi pembangunan bila koalisi ini jadi dibentuk.

"Hatinya mau kita cocokan dulu laah. Tapi Insya Allah kalau kita niatnya sama-sama ingin membuat Jabar lebih baik, masing-masing partai ini insya Allah bisa ketemu (koalisi)," ucapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua DPD Hanura Jabar Aceng Fikri mengungkapkan pertemuan ini menjadi momentum untuk membangun kebersamaan. Saat ini semuanya masih masa penjajakan dan terus melakukan pemetaan politik jelang Pilgub Jabar ini.

"Ini momentum kita hari ini bagaimana membangun komunikasi politik di mana menghadapi perhelatan 2018. Ini masih dalam taraf penjajakan dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan baru di samping blok yang lain," ucapnya.

Sementara Wakil Sekretaris PKB Jabar Maulana Yusuf mengaku masih melakukan konsolidasi internal untuk menghadapi Pilgub Jabar. "Jadi kita masih digodok di DPP PKB dipimpin langsung sama Ketua Umum Muhaimin Iskandar," katanya.

Dia menyatakan partainya tidak hanya membangun komunikasi dengan PPP, NasDem dan Hanura. Tapi juga membuka komunikasi dengan partai lainnya. "Kita masih membuka (komunikasi) dengan partai manapun. Melihat kecocokan. Tapi sampai saat ini makanya kita bersedia datang (dalam pertemuan) karena ada sedikit ada kesamaan," tandasnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM