Pernyataan Lengkap Sikap Nasdem Terkait Pidato Viktor Laiskodat

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Video pidato Viktor Laiskodat di Kupang, NTT, membuat geram empat parpol yang kemudian melayangkan laporan ke polisi. Partai Nasdem pun bersikap dengan menyebut video pidato Ketua Fraksi Nasdem yang beredar itu telah diedit.

Karena pidato itu menuai kontroversi, DPP Nasdem langsung membentuk tim kajian yang diketuai Zulvan Lindan. Setelah mendengar video pidato secara utuh, Zulvan pun membeberkan hasil kerja timnya.

Berikut ini Pernyataan Sikap DPP Partai Nasdem berdasarkan hasil kerja Tim Kajian pidato kontroversial Viktor Laiskodat:

Terkait Kesalahpahaman atas Pidato Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat di NTT, DPP Partai NasDem telah membentuk Tim Kajian yang melibatkan Dewan Pakar, Pengurus Harian dan Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, terkait isi pidato saudara Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) di Kabupaten Kupang, NTT, pada tanggal 1 Agustus 2017.

Setelah mendengar dan menyimak secara lengkap rekaman utuh pidato VBL selama 21 menit 12 detik maka Tim Kajian DPP Partai NasDem berkesimpulan:

1. Bahwa rekaman yang telah beredar adalah rekaman yang telah diedit sedemikian rupa sehingga menghilangkan konteks, konten, dan substansi dari pidato asli VBL.

2. Bahwa hasil editan yang disebarluaskan tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman. Apabila mendengarkan pidato tersebut secara utuh maka tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap isi, maksud, dan tujuan dari pidato VBL.

3. Pidato saudara VBL sesungguhnya adalah mendorong semangat untuk menjaga ideologi dan konstitusi negara dari setiap upaya terhadap disintegrasi negara dan bangsa. Dan tidak ada maksud dan tujuan dari saudara VBL untuk menyudutkan pihak manapun.

Menyikapi hal tersebut DPP Partai NasDem menyatakan:

1. Telah terjadi kesalahpahaman terhadap pidato saudara VBL karena ada pihak yang mengedit, menyambungkan, dan menyebarluaskan pidato tersebut.

2. DPP Partai NasDem mengajak semua pihak untuk tidak memberikan penilaian dan reaksi semata-mata berdasarkan pada suatu sumber yang telah dimanipulasi.

3. Partai NasDem akan selalu menjadi garda terdepan dalam membela ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

4. Partai NasDem mengajak semua pihak untuk tidak cepat terpancing, mudah diadu domba, serta terprovokasi yang mengganggu keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Partai NasDem siap menerima pandangan, saran, bahkan kritik untuk bersama-sama dengan komponen lainnya dalam proses pembangunan negara bangsa.

Demikian pernyataan ini disampaikan.

Jakarta, 7 Agustus 2017

DPP Partai NasDem

Zulfan Lindan

(Ketua Tim Kajian)

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Ahok Tak Hadir di Sidang Buni Yani, Jaksa Agung: Lebih Praktis

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Jaksa Agung M Prasetyo tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sidang Buni Yani. Menurut Prasetyo, Ahok sudah pernah diperiksa di bawah sumpah dan keterangannya bisa dibacakan.

"Ahok sudah pernah diperiksa di bawah sumpah. Menurut hukum acara kita pemeriksaan di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan nilainya sama dengan kehadiran secara langsung yang bersangkutan," kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2017).

Ia mengatakan Ahok sedang menjalani masa hukumannya di Rutan Mako Brimob. Maka akan lebih praktis jika pemeriksaan yang pernah dilakukan bisa dibacakan di ruang sidang.

"Ini semua orang tahu Ahok sedang menjalani pidananya sehingga akan lebih praktis membacakan yang sudah dibacakan di pemeriksaan yang lalu karena pemeriksaan di bawah sumpah," imbuhnya.

Ahok awalnya dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang Buni Yani di gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/8/2017).

Jaksa Andi M Taufik mengungkapkan kehadiran Ahok telah diupayakan kejaksaan untuk menjadi saksi dalam sidang Buni Yani. Akan tetapi, Ahok keberatan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada jaksa penuntut umum Kejari Depok.

"Sebenarnya kami sudah upayakan. Kami sudah ada surat dari Pak Ahok, beliau menyatakan ketidaksediaannya hadir sebagai saksi," kata JPU Andi saat dimintai konfirmasi via telepon sebelum sidang.

Namun saat sidang, majelis hakim meminta jaksa menghadirkan Ahok ke sidang Buni Yani. Permintaan itu mengamini protes yang disampaikan pengacara Buni Yani.

"Tolong JPU (jaksa penuntut umum) untuk bisa mengupayakan menghadirkan Ahok," kata ketua majelis hakim M Sapto dalam sidang di Gedung Arsip, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/8).

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Penyuap Kasi Intel Kejati Bengkulu Segera Disidang

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - KPK melakukan pelimpahan tahap II terhadap berkas perkara 2 tersangka kasus suap penanganan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu. Keduanya adalah tersangka penyuap Kasi III Intel di Kejati Bengkulu Parlin Purba.

"Terhadap tersangka AAN (Amin Anwari) dan MUS (Murni Suhardi) dalam kasus tindak pidana korupsi suap terkait pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) proyek-proyek di BWSS VII Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2015-2016 hari ini dilakukan pelimpahan tahap II dari penyidikan ke penuntutan," tutur Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada GARASInews, Selasa (8/8/2017).

Pelimpahan ini juga menandakan pemindahan penahanan tersangka. Mereka dipindahkan ke rutan kelas IIA Bengkulu

"Para tersangka dipindahkan ke rutan kelas IIA Bengkulu. Saat ini dalam perjalanan ke Bengkulu," imbuh Febri.

Sekitar pukul 11.00 WIB tadi kedua tersangka keluar dari KPK, Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan. Murni berjalan di depan Amin dan tampak menenteng tas kertas. Tidak ada pernyataan apa pun keluar dari mulut mereka. Keduanya bergegas masuk ke mobil tahanan.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (9/6), KPK menyita uang Rp 10 juta terkait dengan proyek-proyek di BWSS VII yang diduga diberikan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjunto Murni Suhardi dan pejabat pembuat komitmen Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu Amin Anwari kepada Kasi III Intel di Kejati Bengkulu Parlin Purba. Namun KPK menduga Parlin pernah menerima uang Rp 150 juta.

Disebutkan nilai dari beberapa proyek di BWSS VII ini mencapai Rp 90 miliar. Salah satu yang ditangani oleh Parlin adalah proyek irigasi yang kini baru sampai proses pengumpulan bukti dan keterangan (pulbaket). Proses inilah yang terindikasi berkaitan dengan suap.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Bacakan Pleidoi, Basuki Bantah Beri Uang ke Patrialis Akbar

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Terdakwa Basuki Hariman membantah telah memberikan sejumlah uang kepada mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar. Selain itu, Basuki mengaku tak mengetahui aliran uang yang diberikan untuk Kamaluddin.

"Memang benar Kamal pernah meminta uang pada saya. Saya siapkan uang untuk keperluan pribadi Kamal USD 20 ribu, USD 10 ribu dan USD 20 ribu. Tapi saya nggak tahu peruntukannya, kalau ada yang ke Patrialis itu di luar sepengetahuan saya," kata Basuki saat membacakan nota pembelaan atau pledoi perkara suap hakim MK di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Basuki menyatakan bahwa ia memberikan janji hadiah untuk Patrialis sebesar uang Rp 2 miliar tidak terbukti. Menurut Basuki, uang tersebut untuk Kamaluddin karena sudah memberikan informasi mengenai putusan permohonan uji materi UU No 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Nggak terbersit untuk memberikan uang atau janjikan uang pada Patrialis. Janji uang Rp 2 miliar itu jauh dari kebenaran. Memang Kamal pernah minta Rp 2 miliar pada saya karena dia kasih informasi. Tapi menurut saya itu berlebihan karena uang Rp 2 miliar untuk berobat Fenny," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki menyatakan dirinya sudah bersikap kooperatif selama pemeriksaan di KPK hingga di Persidangan. Bahkan Basuki tak melarikan diri saat penyidik KPK mendatangi kantornya.

"Saat ini saya berusaha kooperatif dalam setiap proses yang saya jalani. Pertanyaan dari JPU dan majelis saya berupaya menjawab sebaiknya, walaupun saya sulit mengingat tanggal. Saya merasa tertekan karena saya disangka menyuap hakim MK, saya tidak fokus pertanyaan karena saya memikirkan nasib anak dan istri saya," ucap Basuki.

Mengenai tuntutan 11 tahun, menurut Basuki sangat berat bagi keluarganya. Sebab mereka membutuhkan sosok seorang ayah yang untuk menafkahi keluarga.

"Tuntutan 11 tahun sangat berat untuk saya anak istri dan keluarga. Mereka butuh sosok ayah yang merawat dan memenuhi kebutuhan mereka. Saya akan berhati-hati dalam bersikap selanjutnya," ujar Basuki.

Meski begitu, Basuki menyerahkan putusan perkara kepada majelis hakim. Menurutnya, putusan hakim merupakan kehendak Tuhan.

"Pada majelis semoga diberikan hikmat petunjuk dan kebijaksanaan. Saya serahkan saya percaya putusan hakim merupakan kehendak Tuhan," ucap Basuki.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Kasus Korupsi e-KTP, Andi Narogong Segera Jalani Sidang

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Berkas perkara Andi Agustinus alias Andi Narogong telah dirampungkan penyidik KPK. Tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP itu akan segera menjalani sidang.

"Pagi ini dilakukan pelimpahan berkas perkara dengan terdakwa Andi Agustinus di kasus e-KTP ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasi, Senin (7/8/2017).

Febri menyebut berkas itu terdiri dari 5 ribu halaman. Isinya memuat lebih dari 6 ribu barang bukti, 150 saksi, dan 8 ahli.

"Berkas terdiri sekitar 5 ribu halaman, yang memuat lebih dari 6 ribu barang bukti, sekitar 150 saksi dan 8 orang ahli," ujar Febri.

Andi kini tinggal menunggu persidangan yang jadwalnya akan ditetapkan pengadilan. KPK mengimbau pengawalan publik dalam penuntasan kasus ini.

"Ini merupakan babak selanjutnya dari proses hukum kasus e-KTP. Andi adalah terdakwa ke-3 yang akan kita ajukan ke persidangan. Pengawalan publik sangat diperlukan agar kasus ini bisa dituntaskan," ucap Febri.

Andi merupakan tersangka ketiga yang ditetapkan KPK terkait kasus e-KTP. Dua tersangka pertama, yaitu Irman dan Sugiharto, telah menjalani sidang dan telah divonis.

Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi disebut berperan dominan dalam penganggaran dan pengadaan dalam proyek itu. Andi juga disebut membagikan uang kepada para anggota DPR serta seluruh elemen dalam proyek itu.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Dituding Pro-Khilafah, PKS Susul PAN-Gerindra Polisikan Viktor

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - PKS melaporkan anggota DPR Victor Laiskodat ke Bareskrim, Mabes Polri. Pidato Ketua Fraksi NasDem itu disoal karena mengandung ujaran kebencian saat berpidato di Kupang, NTT, beberapa waktu lalu.

Pantauan di Gedung Bareskrim Polri, Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakpus, Senin (7/8/2017), sekitar pukul 10.20 WIB, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PKS, Zainuddin Paru tiba di Bareskrim mengenakan kemeja batik cokelat. Kedatangannya didampingi 5 rekannya dari departemen hukum dan HAM DPP PKS.

"Ada pidato (Victor) yang nyata-nyata menimbulkan permasalahan serius, ujaran kebencian dan permusuhan di sekelompok orang atau masa pada saat menyampaikan deklarasi bupati kabupaten Kupang," ujar Zainuddin sebelum membuat laporan.

Victor dilaporkan sejumlah pasal pidana, salah satunya pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap SARA. Menurutnya, secara eksplisit pidato Victor telah menuding partainya sebagai partai intoleran dan pro-khilafah.

"Bukan kami dukung khilafah. Kami bicara parpol, bicara Indonesia NKRI, (beda pendapat) jadi tidak ada masalah. Namun ketika dituduh khilafah itu fitnah keji jelas tidak mendidik," paparnya.

Dalam pelaporannya, Zainuddin membawa 2 bukti rekaman pidato Victor di Kupang, NTT. Selain ke Polisi, Viktor juga akan dilaporkan ke MKD DPR.

"Laporan nanti akan kami teruskan ke pengaduan majelis kehormatan DPR, dalam ini Victor telah melanggar etika anggota DPR," terang Zainuddin.

Seperti diketahui, pidato Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat di Nusa Tenggara Timur menjadi kontroversi. Dalam pidatonya, Viktor menyebut Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN sebagai parpol yang intoleran dan mendukung ideologi khilafah.

Akibat pernyataan ini, Viktor dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh PAN dan Gerindra. Viktor dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik/penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Viktor diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Hingga saat ini, Viktor belum bisa dimintai klarifikasi ihwal pernyataannya tersebut. detikcom telah mencoba menghubungi melalui telepon ataupun pesan singkat, namun HP Viktor tidak aktif.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

PKB Masih Cari Figur Pendamping Marwan Jafar untuk Pilgub Jateng

foto: bertha/GARASInews

Banyumas,GARASInews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus melakukan komunikasi politik pada seluruh partai untuk mencari figur calon wakil Gubernur Jawa Tengah. Figur ini nantinya akan dipasangkan dengan Marwan Jafar yang dideklarasikan oleh PKB sebagai Cagub Jateng.

"Saya sendiri melakukan komunikasi politik termasuk DPP melakukan komunikasi politik dan DPC juga dalam rangka membangun koalisi dengan partai-partai yang lain sehingga nanti akan terbentuk sebuah koalisi yang permanen, oleh karena itu ini dalam proses penjajakan sampai dengan waktu menjelang pendaftaran nanti," kata Marwan Jafar.

Hal ini disampaikan Marwan kepada wartawan saat melakukan kegiatan Nusantara Menanam di Grumbul Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Minggu (6/8/2017). Marwan hadir di acara itu bersama Muhaimin Iskandar dan beberapa anggota DPR RI.

Menurut dia, saat ini pihaknya juga tengah melakukan road show ke beberapa daerah untuk mengetahui kehendak masyarakat terhadap pemimpin Jawa Tengah ke depan. Hal tersebut disebutnya sebagai tantangan bagi dirinya dan PKB.

"Komunikasi politik dengan semua partai politik bahkan termasuk dengan PDIP juga ada komunikasi politik, dan teman-teman PDIP sendiri juga mengatakan bahwa pergerakan pembangunan di Jawa Tengah sendiri juga lamban. Oleh karena itu memang butuh wajah yang fresh segar dan pikiran-pikiran yang fresh juga dalam rangka untuk Jawa Tengah mengalami perubahan yang signifikan," ujarnya.

Dia menjelaskan, dari hasil komunikasi politik, hampir semua partai menyodorkan calon Wakil Gubernur yang semuanya mempunyai visi yang baik dakam rangka memperbaiki dan membangun Jawa Tengah.

"Kita akan serius mencari figur-figur calon wakin Gubernur yang kredibel dan mewakili kelompok tertentu yang tentuny akan menutup kekurangan saya," ucapnya.

Saat disinggung Rustri Nisngsih sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Marwan mengatakan jika Rustri merupakan tokoh dan figur serta tokoh perepuan yang cukup menonjol. Sehingga menurutnya Rustri layak masuk dalam radar PKB menjadi calon Wakil Gubernur mendampingi dirinya dan PKB sedang melakukan pendekatan-pendekatan tersebut melalui kepala daerah di Kebumen.

Dia juga mengakui, dari hasil komunikasi politik yang selama ini sudah terjalin, ada banyak calon yang disodorkan masuk dalam radar PKB, sehingga pihaknya nanti akan pilih mana yang terbaik dari kesepakan partai-partai tersebut.

"Saya kira layak untuk masuk radar dalam konteks wakil gubernur. Teman sudah melakukan komunikasi, saya sendiri secara langsung belum. Bu Rustri itu orang Kebumen, kebetulan kita juga punya kepala daerah dari Kebumen dan saya kira komunikasi itu berjalan dengan baik," jelasnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

4 Cawalkot Bandung dari Demokrat Promosi ke Publik, Apa Katanya?

foto: bertha/GARASInews

Bandung,GARASInews - Empat peserta konvensi bakal calon Wali Kota Bandung dari Partai Demokrat diperkenalkan ke publik. Keempatnya saling tebar komitmen untuk Bandung.

Keempat bakal calon yakni Fiki Satari, Yossi Irianto, Chairul Yaqin Hidayat, dan Tomtom Dabbul Qomar memaparkan komitmennya masing-masing dihadapan para pendukungnya di Gor Pajajaran, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jabar, Minggu (6/8/2017).

Dalam perkenalan itu, Tomtom menyampaikan tujuan untuk mengikuti konvensi ini. Pria yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bandung mengklaim telah mengenal lebih baik segala persoalan yang ada di Kota Bandung.

"Setidak-tidaknya saya sudah tiga belas tahun di pemerintahan Kota Bandung dam aktif dalam pengambilan kebijakan, pembangunan dan penganggaran. Saya memahami persoalan di Kota Bandung termasuk menyiapkan solusinya," kata Tomtom.

Bakal calon lainnya, Chairul Yaqin Hidayat juga menyampaikan komitmennya. Pria yang karib disapa Ruly Hidayat itu berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

"Dalam darah saya mengalir Cokroaminoto yang memiliki prinsip politik dan perdagangan. Dua prinsip itu yang menjadi inspirasi saya berbuat lebih banyak melalui jalur ekonomi dan politik," kata Ruly yang juga pengurus Partai Demokrat Kota Bandung itu.

Bakal calon lainnya, Fiki Satari juga berkomitmen membawa Kota Bandung untuk lebih maju. Fiki yang juga ketua Karang Taruna Kota Bandung ini ingin mengedepankan sisi kreatif dari masyarakat Kota Bandung.

"Saya percaya kesempatan ini untuk membuktikan kecintaan saya kepada kota ini untuk membawa semangat kreativitas," ujarnya.

Sementara Yossi Irianto berkomitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan dalam pemerintahan saat ini.

"Bandung harus terus menjadi yang terbaik. Hal-hal yang baik dipertahankan Insya Allah bersama-sama masyarakat akan terus mengelola Bandung yang terus juara," kata dia.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Golkar Tentukan Koalisi dan Pasangan Dedi Mulyadi di Jabar September

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menyatakan Golkar akan menentukan pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada awal bulan September. Selain itu, Golkar juga sudah menentukan mitra koalisi di Pilgub Jabar.

"Kita harapkan akhir Agustus sudah ketemu semua, kita masuki bulan September dan pasangan calon sudah siap," ujar Idrus Marham di Kediamannya, Jl Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017).

Meski begitu, Idrus menyatakan belum ada nama-nama yang diusulkan akan berpasangan dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk maju Pilgub Jabar. Namun ia berharap siapapun Cawagub yang akan mendampingi Dedi Mulyadi harus mengutamakan kepentingan warga Jabar.

"Siapapun Cawagub harus memberi kontribusi kemenangan, mengapa ada banyak pasangan satu tahun pecah kongsi. Kami ingin pasangan mengharapkan untuk rakyat," ujar Idrus.

Bila sudah ada nama-nama yang diusulkan menjadi Cawagub, Idrus mengatakan Dedi Mulyadi harus menjelaskan nama-nama yang diusulkan kepada DPP Golkar. "Cagub dijelaskan mengapa tiga itu diusulkan dan diprioritaskan siapapun cawagub harus memberi kontribusi kemenangan," ujar Idrus.

Sementara itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengaku belum menentukan pasangan calon di Pilgub Jabar. Sebab, saat ini Golkar masih membutuhkan koalisi dengan partai politik lain untuk bisa maju Pilgub Jabar.

"Ya kan kita belum menentukan pasangan karena yang pertama Golkar baru 17 kursi diperlukan mitra koalisi. Jadi setelah ini yang kami lakukan adalah membangun mitra koalisi dulu baru menetukan pasangan," ujar Dedi Mulyadi.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Jokowi Ingatkan Mendikbud-Menristek, JK: Dorongan Agar Lebih Kreatif

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Presiden Joko Widodo mengingatkan Mendikbud dan Menristekdikti agar cepat merespons perkembangan yang terjadi di dunia global dan Indonesia. Wapres Jusuf Kalla menyebut kritik Jokowi sebagai dorongan agar kinerja menteri optimal.

"Saya belum dengar pidato Pak presiden, tapi itu dorongan agar kedua menteri itu lebih kreatif," kata JK kepada GARASInews di Auditorium Gedung BPPT di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).

JK sendiri menyebut kinerja kedua menteri memang harus membawa hasil positif. Alasannya, anggaran pada Kemendikbud-Kemenristekdikti cukup besar.

"Tentu ada yang dikerjakan yang baik ada yang rutin tapi artinya penilaian presiden harus lebih maju lagi. Jangan lupa pendidikan kita anggarannya terbesar dari semua sektor karena itu lah maka harus ada prestasinya pada umumnya mencerdaskan bangsa," sambung JK.

Kritik Jokowi kepada Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menristek Dikti Muhammad Nasir disampaikan dalam sambutan pada Rapimnas Hanura di Bali. Jokowi meminta ada reformasi pendidikan di Indonesia.

"Saya sudah menyampaikan kepada Mendikbud juga, misalnya, agar kita ini memiliki sebuah fleksibilitas sehingga bisa merespons setiap perubahan-perubahan yang ada di dunia. Mendikbud, Mendikti (Menristekdikti) itu sangat harus sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di global maupun perubahan-perubahan yang kita hadapi di negara kita," ujar Jokowi di Rapimnas Hanura di Hotel Stone, Legian, Jumat (4/8).

Jokowi menjelaskan, globalisasi akan mengubah peta politik dan ekonomi dunia. Ia mengatakan harus ada pembinaan yang baik mengenai pendidikan.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Hary Tanoe Dukung Jokowi, JK: Bagus, tapi Bukan Berarti Mendampingi

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi positif rencana dukungan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Dukungan bagi Jokowi rencananya dibahas Perindo dalam Rapimnas.

"Ya baguslah," ujar JK singkat kepada GARASInews di Auditorium Gedung BPPT di Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017).

Namun soal layak tidaknya Hary Tanoe mendampingi Jokowi di Pilpres 2019, JK menyebut dukungan politik bukan berarti mendampingi di Pilpres. Jokowi saat ini memang mendapat dukungan dari sejumlah parpol untuk maju kembali di Pilpres 2019.

"Mendukung kan tidak berarti mendampingi. Jangan lupa berapa banyak orang mendukung," kata JK berkomentar.

JK sendiri mengaku tidak akan ikut dalam pertarungan politik di Pilpres 2019. JK memilih beristirahat setelah masa jabatannya selesai nanti.

"Kan saya sudah bilang saya mau istirahat, tuturnya.

Sekjen Perindo, Ahmad Rofiq sebelumnya mengatakan partainya akan memberikan dukungan kepada Jokowi untuk pencapresan 2019. Dukungan ke Jokowi akan diresmikan pada Rapimnas Perindo yang kemungkinan digelar akhir tahun 2017.

"Ketua Umum memberikan pesan kepada publik bahwa Partai Perindo sedang mempertimbangkan untuk pencapresan dan dukungan ke Pak Jokowi," kata Ahmad Rofiq, kepada GARASInews, Rabu (2/8).

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

PKB Siapkan Kader Asli Putra Daerah untuk Cawagub di Pilgub Jabar

foto: bertha/GARASInews

Bandung,GARASInews - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siapkan kader partai asli putra daerah untuk ikut bertarung dalam Pilgub Jabar 2018. Kadernya itu menempati posisi Calon Wakil gubernur.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar atau karib disapa Cak Imin saat menghadiri Panen Raya di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Kami sudah mengintensifkan pembicaraan ke beberapa pihak (cagub)," kata Cak Imin kepada GARASInews, di Kampung Sutam, Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2017).

Saat disinggung, siapa nama cawagub yang akan diusung PKB di Pilgub Jabar nanti, Cak Imin berujar, tentunya kader Partai PKB yang akan diusungnya, salahsatunya Anggota Komisi IV DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Bisa Cucun, yang penting Wakil gubernurnya harus dari PKB," ujarnya.

PKB telah melakukan komunikasi dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar dan Gunernur Jabar incumbent Ahmad Heryawan.

"Sedang kami intensifkan, semoga akhir Agustus ini sudah ada hasilnya," ujarnya.

Mendapati ijin dari Ketua Umum untuk ikut bertarung di Pilgub Jabar, Cucun menanggapi baik usulan tersebut. Cuncun menjelaskan, PKB memiliki kader-kader yang hebat yang bisa bertarung di Pilgub Jabar nanti.

"Kalau PKB jelas, modalnya sudah punya tujuh kursi di DPRD, masa yang lain berani maju, kita yang sudah bermodal pasti berani. PKB siap bertarung," ucapnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Diusung Hanura Jadi Capres 2019, Jokowi: Saya Fokus Bekerja

foto: bertha/GARASInews

Bali,GARASInews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan dukungan dari Partai Hanura sebagai capres 2019. Jokowi mengapresiasi dukungan itu meski juga menegaskan tetap berfokus untuk bekerja.

"Setiap partai mempunyai hak untuk menyampaikan pandangannya dan dukungannya kepada siapa pun. Itu adalah hak partai," kata Jokowi di Hotel Stones, Legian, Badung, Bali, Jumat (4/8/2017).

Jokowi mengatakan siapa pun berhak mendeklarasikan dukungan. Dia mengatakan tidak akan melarang siapa pun yang memberikan dukungan kepadanya

"Kalau juga ada individu-individu yang menyampaikan dukungan, itu adalah hak individu untuk menyampaikan pandangan dan hak politiknya," tuturnya.

Jokowi enggan berkomentar ketika ditanya soal pencapresan pada 2019. Dia mengaku hanya ingin menjalankan pemerintahan dan menunaikan program yang sudah dicanangkan.

"Saya sekarang ini masih fokus menyelesaikan konsentrasi pekerjaan-pekerjaan dan program-program yang masih dalam proses, yang harus saya selesaikan," paparnya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan akan terus berkomunikasi dengan semua partai politik. Dia berharap komunikasi tersebut dapat membantu pembangunan negara.

"Komunikasinya baik, beriringan. Setiap kebijakan tentu akan dimudahkan. Karena kami bisa segera memutuskan, segera bisa melaksanakan, dan tentu juga diawasi," tandas dia.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM