Beda Sikap dengan Pemerintah, PAN Diminta Tanggung Jawab Moral

foto: bertha/GARASInews

Jakarta, GARASInews - Fraksi PAN menunjukkan sikap berbeda dengan pemerintah saat menentukan RUU Pemilu. PDIP meminta PAN bertanggung jawab atas sikapnya.

"Itu kan sikap partai ya, fraksinya. Saya kira, secara moral dan politik, tanggung jawab PAN," kata anggota F-PDIP, Arief Wibowo, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

PDIP tak mau ambil pusing dengan sikap PAN yang masih bandel. Lagipula, itu memang hak PAN sebagai partai.

"Silakan saja partai yang menyatakan diri berkoalisi dengan pemerintah mengambil sikap yang berbeda. Tapi setiap sikap yang berbeda itu, pandangan yang berbeda, itu hak dari partai masing-masing," tegas Arief.

PDIP menyerahkan sepenuhnya urusan PAN ke Presiden Jokowi. Termasuk soal perombakan kabinet kerja yang saat ini diisi menteri dari PAN, yakni Menpan RB Asman Abnur.

"Urusan presiden lah," cetus Arief.

Enam fraksi pendukung pemerintah dalam rapat paripurna RUU Pemilu memilih paket A, yakni salah satu isi pasalnya soal ambang batas pengajuan capres sebesar 20-25%. Koalisi pemerintah meminta voting dilakukan segera namun PAN memilih walk out.

PAN pun saat itu belum menyampaikan sikap soal paket yang dipilih. Mereka masih ingin musyawarah soal isu presidential threshold.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

PAN 'Membangkang' dari Pemerintah di UU Pemilu, Ini Kata Mendagri

foto: bertha/GARASInews

Jakarta, GARASInews - PAN menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintah yang walk out dalam pengesahan RUU Pemilu menjadi UU. Apa tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo?

"Tanya PAN sendiri jangan tanya saya. Saya nggak mau komentar karena tugas kami bersama DPR menyelesaikan UU ini menjadi acuan seluruh parpol baik yang ikut sampai selesai atau walk out, tapi itu bagian paripurna DPR sudah disahkan," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakpus, Jumat (21/7/2017).

Tjahjo berpandangan keputusan paripurna untuk mengesahkan UU Pemilu sudah mewakili setiap fraksi di DPR. Meskipun, kata dia, ada fraksi yang walk out. Seperti diketahui, 4 fraksi yang ogah melanjutkan pembahasan RUU Pemilu adalah PKS, Demokrat, PAN, dan Gerindra.

"Saya melihat yang diputuskan DPR mewakili seluruh fraksi di DPR. Walaupun ada yang walk out, tapi secara konstitusional memutuskan bahwa sudah dibahas bersama pemerintah," jelasnya.

Tentunya, langkah walk out ini diikuti oleh pimpinan DPR dari fraksi yang bersangkutan. Pimpinan DPR yang walk out adalah Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra).

Rapat langsung diambil alih Setya Novanto (Golkar) dan Fahri Hamzah (pimpinan DPR yang berasal dari F-PKS, meski tak diakui oleh F-PKS). Tjahjo menilai rapat tetap sah meski dipimpin oleh 2 orang saja.

"Justru sah, sesuai yang ada," tutupnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM