Sidang Gugatan Perppu Ormas Dihadapi Secara Langsung Oleh Mendagri dan Menkum di MK

Jakarta, GarasiNews - Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkum HAM Yasonna Laoly menghadapi langsung gugatan Perppu Ormas di MK. Kedua menteri itu berhadap-hadapan dengan 7 pemohon yang meminta Perppu Ormas dibatalkan.

Sidang dimulai dari pukul 11.00 WIB. Tjahjo membacakan sendiri jawaban pemerintah atas gugatan para pemohon.

"Meminta MK menolak gugatan untuk seluruhnya," kata Tjahjo di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Alasan karena dalam perppu itu tidak mengatur soal kebebasan berpikir sehingga tidak melanggar HAM. Selain itu, yang diatur di perppu ormas adalah perbuatan, bukan soal larangan berpikir. Perppu Ormas bertujuan agar Ormas ikut membangun pembangunan indonesia.

"Perppu memberikan kepastian hukum," kata Tjahjo.

Dalam gugatan itu, 7 pemohon tampak hadir. Seperti Ismail Yusanto yang memberikan kuasa ke Yusril Ihza Mahendra, Ketua Dewan Pembina ACTA dan lain-lain.

Hingga berita ini di turunkan, sidang masih berlangsung. Selain pemerintah, hari ini juga memberikan agenda kesaksian pihak terkait. Sidang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Gugatan Perppu Ormas Ditolak FAPP Ragukan Legal Standing

Jakarta, GarasiNews - FAPP I Wayan Sudirta yakin permohonan para pemohon gugatan Perppu 2/2017 tentang Ormas akan ditolak oleh MK. Salah satu alasannya adalah legal Standing yang diragukan.

"Permohonan para pemohon ditolak, yakin seyakin-yakinnya. Alasan pertama, dari segi legal standing saya lihat tidak cukup kuat. Bagaimana mau menang jika legal standing saja masih dipersoalkan, diragukan, berputar-putar, dan berganti-ganti." kata Wayan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).

Wayan juga mengatakan Perppu Ormas dikeluarkan sesuai dengan kewenangan dan semua jelas diatur dalam UUD 1945. Dia pun menyebut alasan 'mendesak' sehingga lahir Perppu bisa diterima. Wayan memberi contoh penelitian yang dilakukan oleh Wahid Institute untuk menjelaskan soal 'mendesak' tersebut.

"Penelitian Wahid Institute misalnya menyatakan sekitar 11 juta masyarakat kita sudah dipengaruhi untuk mengikuti ideologi lain di luar NKRI, apakah ini bukan dalam keadaan mendesak? Kalau menurut saya, ini malah terlambat pemerintah, karena gerakan mengganti Pancasila sudah dimulai di awal tahun '80. Jika saja pemerintah terdahulu tegas, mungkin tidak sampai belasan juta orang mengikuti paham mengganti Pancasila," tegasnya.

"Jadi perppu ini tidak mengancam siapa pun. Itu isu yang mengancam kelompok tertentu, bohong. Bohong luar biasa. Yang benar perppu ini melindungi NKRI. Kalau tidak ada perppu ini, siapa jamin NKRI ini utuh justru karena perppu ini kita menjadi tenteram dan nyaman," lanjutnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Himbauan Jokowi : Jangan Keluarkan Peraturan Menteri Sebelum Adanya Kajian Yang Mendalam

Jakarta, Garasi News - Presiden Joko Widodo (Jokowi ) mengingatkan kepada para menteri Kabinet Kerja untuk tidak sembarangan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen). Setiap Permen yang dikeluarkan harus disertai dengan kajian yang mendalam.

"Saya mengingatkan kepada para menteri, sekali lagi, ini yang kedua, tidak menerbitkan peraturan atau kebijakan tanpa disertai kajian yang mendalam, sehingga nantinya bisa menghambat apa yang sudah ada," kata Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

Jokowi mengatakan, momentum kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun dunia internasional, bisa terhambat karena adanya Permen yang tidak melalui kajian mendalam. "Akhirnya justru akan menghambat masuknya investasi," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepada para menterinya untuk bisa memanfaatkan momentum kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Momentum ini tidak datang berkali-kali.

"Sekarang ini kita memiliki momentum kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Ini yang harus kita manfaatkan betul-betul secepat-cepatnya, momentum tidak akan datang dua atau tiga kali. Ini momentumnya sudah ada di tangan," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, kepercayaan dunia internasional tersebut tercermin dari survei berbagai lembaga kredibel. Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut Indonesia kini berada di peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi.

"Yang pertama layak investasi, investment grade dari dari Fitch Rating, dari Moody's, dari S&P, itu kepercayaan," katanya.

"Yang kedua, Indonesia sebagai tujuan investasi rangking dulu 8 loncat ke 4. Ini juga merupakan kepercayaan internasional terhadap kita," pungkasnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Undang Direktur Penyidikan KPK, Pansus akan Tanya soal Barang Sitaan

Jakarta,GARASInews - Pansus Angket untuk KPK di DPR hari ini akan melakukan rapat dengar pendapat dengan Mantan Dirjen Pemasyarakatan I Wayan Gusak dan Direktur Penyidikan KPK Aries Budiman. Hal ini untuk mendalami penemuan dalam penyelidikan pansus angket selama ini.

Ada beberapa hal yang akan ditanyakan Pansus Angket KPK dalam rapat yang digelar selepas sidang paripurna hari ini. Pansus akan meminta penjelasan soal barang sitaan KPK.

"Setelah rapur (rapat paripurna) kita undang dirjen, kita akan lakukan langkah-langkah lanjutan, apakah dibenarkan ada barang sitaan bukan barang rampasan atau pemblokiran," kata Agun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

"Di antara kedua kendaraan mewah yang berkeliaran di jalan itu, bagaimana dari sisi peraturan per undang-undangannya, kita akan tanyakan itu," jelas Agun.

Untuk rapat dengan Direktur Penyidikan KPK, Aries Budiman, Agun memastikan Aries akan hadir. Menurut Agun, Aries telah diberi izin oleh pihak kepolisian.

"Terkait dengan Pak Aries Budiman, kita undang ke Pansus itu juga bagian dari langkah maju Pansus dan kita ingin mulai secara bertahap. Publik mulai terpahami, mulai terkondisikan bahwa sebetulnya tidak boleh ada yang tabu dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR," terangnya.

Agun menjelaskan pemberian izin kepada Aries untuk menghadiri pansus bukan dari KPK, melainkan Polri. Ini karena status Aries yang merupakan penyidik resmi dari kepolisian.

"Iya dia hadir. Sudah (izin ke Polri), dia ini kan penyidik Polri yang tentunya atasnya adalah Polri. Mekanisme itu sudah kita lalui," pungkas Agun.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Kepada Pejabat Kemendagri Adik Andi Narogong Akui Beri USD 1,5juta

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Adik Andi Narogong, Vidi Gunawan, mengakui pernah menyerahkan USD 1,5 juta kepada pejabat Kemendagri, Sugiharto. Sugiharto merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang telah divonis 5 tahun bui di kasus e-KTP. Vidi menjelaskan penyerahan dilakukan 4 kali. uang tak langsung diberikan ke Sugiharto, melainkanmelalui perantara bernama Yosep Sumartono.

"Yosep Sumartono itu kepercayaan Sugiharto?" tanya hakim Anshori dalam sidang terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2017).

"Iya," jawab Vidi. Ia membantah Yosep merupakan kepercayaan kakaknya.

Menurut Vidi, uang USD 1,5 juta tersebut berasal dari kakaknya. Namun ia sama sekali tak tahu apa maksud pemberian tersebut.

"Pemberian uang untuk Sugiharto pribadi atau untuk yang lain?" tanya hakim Anshori lagi.

"Saya tidak tahu. Tidak nanya. Cuma suruh nganter saja," ujarnya.

Pemberian kepada Sugiharto dilakukan 4 kali di sejumlah tempat. Pemberian pertama USD 500 ribu, kedua USD 400 ribu, ketiga USD 400 ribu, dan terakhir USD 200 ribu.

Meski telah mengeluarkan banyak uang untuk e-KTP melalui Sugiharto, Andi Narogong disebut Vidi hanya menyayangkan soal biaya mesin yang mahal.

"Pernah tidak dia curhat dan berunding ke saudara 'kita sudah keluar uang banyak nggak dapat proyek'?" tanya hakim Anwar.

"Setahu saya yang itu tadi yang investasi mesin. Percetakan karena mahal, jadi mundur," jelas Vidi.

Andi Narogong merupakan terdakwa ketiga proyek e-KTP. Ia didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus e-KTP. Perbuatan Andi Narogong disebut jaksa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.314.904.234.275,39.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Pernyataan Ketua Pansus KPK Setelah Dievaluasi ICW

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi evaluasi terhadap kerja Pansus Hak Angket KPK. Menanggapi itu, Ketua Pansus Angket KPK di DPR Agun Gunandjar mengatakan pihaknya akan terus bekerja dan minta ICW hadir dalam repat pansus.

"Pansus akan terus bekerja sesuai jadwal dan tetap fokus dengan penyelidikan yang meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, SDM dan Anggaran," ucap Agun dalam Pernyataannya kepada GARASInews, Minggu (27/8/2017).

Agun mengatakan, kerja Pansus adalah untuk mengevaluasi KPK dia juga menjelaskan, kewenangan KPK sangat besar sehingga perlu untuk ditinjau kembali agar kinerjanya membaik.

"15 tahun sudah KPK bekerja memasuki 2 dasawarsa reformasi, mana dan berapa uang negara yang diselamatkan? Ke mana barang-barang rampasan dan sitaan? Mana indeks prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara lain?" tutur Agun.

Berikut pernyataan lengkap Agun atas evaluasi dari ICW:

Komentar atas Konpres ICW

Pansus akan terus bekerja sesuai jadwal dan tetap fokus dengan penyelidikannya yang meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, SDM dan Anggaran. Melalui data dan fakta yang kami miliki diharapkan ke depan tercipta suatu lembaga yang benar dalam sistem hukum nasional kita yang berpucuk pada pengaturan UUD 1945.

Yang taat pada aturan hukum dan HAM dalam menjalankan kewenangannya dan dilaksanakan oleh SDM yang patuh dan taat dalam suatu sistem nasional apartur negara serta didukung anggaran yang dikelola dan teraudit dan terukur kinerjanya.

15 tahun sudah KPK bekerja memasuki 2 dasawarsa reformasi, mana dan berapa uang negara yang diselamatkan, kemana barang-barang rampasan dan sitaa? Mana index prestasi pemberantasan korupsi dibanding negara-negara lain?

Yang kurang dari 10 tahun sudah selesai, sementara kewenangan mereka jauh lebih terbatas hanya sebatas penyelidikan dan penyidikan. Bandingkan dengan KPK kita yang kewenangannya meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Belum lagi masih juga cawe-cawe dalam hal pembinaan narapidananya dengan gunakan JC (Justice Collaborator). Sudahlah hadir saja di Pansus pada akhirnya kita buka-bukaan.

Agun Gunandjar Sudarsa.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Reaksi Golkar Ketika Fahri Hamzah Usul Pansus Angket KPK Untuk Panggil Jokowi

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadirkan pada Pansus angket KPK. Golkar meminta Pansus angket KPK DPR untuk fokus pada kerja dan tidak melompat-lompat.

"Tadi saya sudah sampaikan biarlah Pansus ini berjalan dengan baik. Bekerja secara pisfesional dengan tahapan-tahapan yang sah ditetapkan mereka jangan lompat-lompat sebab kita bekerja secara profesional," kata Sekjen Golkar Idrus Marham.

Hal ini dikatakannya usai menutup acara KPPG di hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2017).

"Saya pernah jadi ketua Pansus jadi saya tahu semuanya bagaimana saya dulu memimpin Pansus dengan tahapan-tahapan yang ada tidak harus begini lompat," sambungnya.

Idrus mengatakan Pansus tersebut sebaiknya fokus pada pemeriksaan yang dilakukan untuk mengumlulkan data-data yang nantinya akan dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan keputusan.

Dia menambahkan, boleh saja Fahri Hamzah mengungkapkan wacana namun sebaiknya membiarkan pansus untuk melalui tahapan-tahapan kerja.

"Pansus ini bagaimana melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka untuk mengumpulkan data-data dan fakta-fakta, dan data-data, fakta-fakta itu lah sejatinya menjadi keputusan yg akan dilakukan dan diambil di dalam rapat paripurna DPR RI," ungkapnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Polisi Sebut Saracen Tawarkan Proposal Jasa Kampanye Politik

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Kelompok penyebar ujaran kebencian berbau SARA dan hoax, Saracen, menawarkan jasa kampanye di media sosial. Hal tersebut terlihat dari ditemukannya dokumen proposal yang ditemukan polisi saat meringkus sindikat ini.

"Kalau berdasarkan proposal yang kita temukan di TKP sih model proposal yang dia tawarkan, untuk kampanye via media sosial," kata Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Irwan Anwar, kepada GARASInews, Minggu (27/8/2017).

Anwar mengatakan dalam proposal jasa kampanye Saracen, tertera keterangan kelompok tersebut akan mempromosikan kliennya saat ada ajang pesta demokrasi. Anwar menyebut salah satunya Pilkada, namun dia enggan menjelaskan lebih jauh mengenai agenda politik yang dimaksud, termasuk tahun Pilkada yang dimaksudkan.

"Untuk pemilihan Pilkada, semacam itulah. Kan sudah ramai itu proposalnya mulai dari pendahuluan sampai kebutuhan anggaran, di situ kan tujuannya untuk mempromosikan (kliennya)," ujar Irwan.

Sebelumnya, Kabag Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Awi Setiyono, menjelaskan gambaran bisnis sindikat Saracen. Kata Awi, ada beberapa paket yang disediakan oleh pelaku kepada pemesan. Namun total uang yang harus dibayar kepada pelaku biasanya berkisar di angka Rp 72 juta.

Dari Rp 72 juta itu, uang yang dipakai untuk pembuatan website sebesar Rp 15 juta. Para buzzer yang beroperasi di media sosial lewat sebaran-sebaran konten SARA biasa dihargai Rp 45 juta untuk 15 orang dalam satu kali proyek.

"Di sana bunyi proposal untuk pembuat web, dia patok harga Rp 15 juta. Kemudian untuk membuat buzzer sekitar 15 orang dikenakan biaya sebulan Rp 45 juta," jelas Awi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/8).

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Sindir OTT Dirjen Hubla, Djarot: Koruptor Itu Cacing

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyindir Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Djarot mengistilahkan para koruptor bak cacing yang suka mengerogoti 'kesehatan' Indonesia.

"Indonesia juga 'cacingan', makanya cacingan-cacingan ini supaya nggak keluar harus dipotong. Contoh kemarin yang di Hubla. Itu cacing, yang koruptor-koruptor ini kan cacingan ya, itu cacing-cacing yang merusak negeri ini," kata Djarot dalam sambutannya acara penandatanganan MoU Kampung Sehat Pemprov DKI dengan Alfamart dan Johnson di Balai Kota DKI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Djarot menyarankan agar para koruptor tersebut secepat mungkin diberantas. "Supaya Indonesia sehat bukan hanya secara lahir, tapi juga batin," sindir Djarot.

Seperti diketahui, Tonny ditangkap pada Rabu, 23 Agustus lalu. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

Nilai suap yang diterima Tonny terbilang fantastis, mencapai Rp 20,7 miliar. Jumlah itu merupakan barang bukti terbanyak yang diamankan KPK dari sebuah operasi tangkap tangan.

Tonny pun ditetapkan sebagai tersangka dan disangka melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Adiputra disangka sebagai tersangka pemberi dan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Djarot Kirimi Surat 2 Menteri untuk Cabut Moratorium Pulau C dan D

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Pemprov DKI Jakarta telah mengirim surat kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya untuk segera mencabut moratorium reklamasi Pulau C dan Pulau D. Lahan dua pulau itu diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Kami berkirim surat pada Menko Matitim sama Menteri Lingkungan Hidup. Tentang bagaimana tanggapannya, tergantung beliau," kata Djarot saat di gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Menurut Djarot, surat tersebut berisi tentang status moratorium sekaligus pemanfaatan lahan. Jika moratorium dicabut, pembangunan kedua pulau segera dimulai dengan skala prioritas. Djarot menyayangkan apabila kedua lahan tersebut tidak segera dimanfaatkan pemerintah. Terlebih pulau sudah ada dan sertifikat sudah berada di tangan pihak Pemprov DKI Jakarta.

"Skala prioritasnya adalah tentu saja untuk lingkungan dan warga nelayan, kami bangun dermaga yang bagus. Kami bangun perkampungan nelayan yang bagus sambil menata lingkungannya. Itu fokusnya. Jadi lebih baik pemanfaatan secara optimal. Kota-kota lain di dunia tidak pernah ribut masalah ini, tapi kita selalu ribut sehingga kita nggak maju-maju ya. Jadi ini yang perlu kami tekankan," tambah Djarot.

Kepala Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono sebelumnya mengatakan Pemprov telah mengubah izin amdal di lingkungan pulau tersebut. Pengajuan perubahan izin amdal tersebut diharapkan menjadi pertimbangan Kementerian LHK untuk mencabut moratorium.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Golkar Putuskan Dukung Khofifah atau Gus Ipul dalam Waktu Dekat

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Dua nama dari kalangan Nahdlatul Ulama santer dikabarkan akan maju dalam Pilgub Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Dalam waktu dekat, Ketua Umum Golkar Setya Novanto akan memutuskan calon yang diusung partainya.

"Golkar akan sehati-hati mungkin karena kita ingin kader NU ini bisa berhasil dengan baik. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat Golkar bisa putuskan," kata Novanto di Hotel Sultan, Jl Gatot Surboto, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2017) malam.

Ia mengatakan saat ini masih melihat perkembangan survei yang ada. Dia menyebut masih mempertimbangkan elektabilitas di antara keduanya.

"Pilkada Jatim kita semua lihat dari perkembangan survei yang ada. Sekarang memang yang berkembang adalah calon ada dua yang saya lihat, Gus Ipul sama Ibu Khofifah," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Golkar memberi sinyal akan mendukung Khofifah di Pilgub Jatim mendatang. Namun Golkar masih menunggu restu Presiden Joko Widodo terhadap Khofifah.

"Tadi kan beliau sudah mengatakan tinggal menunggu restu dari Bapak Presiden karena sekarang sedang mengerjakan tugas-tugas sebagai pembantu Presiden. Tapi kami hargai sikap beliau. Insyaallah Golkar akan mendukung," kata Ketua DPP Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin di lokasi yang sama.

Nurul lalu menyinggung soal Khofifah yang telah terjun dua kali di Pilgub Jatim. Golkar berharap Khofifah berhasil memenangi gelaran kali ini.

"Beliau sudah dua kali bertarung dan kami berharap, kalau beliau bertarung, kali ini dapat memenangi pertarungannya," ujar Nurul.

Khofifah sendiri sudah memberikan tanda akan maju pada gelaran pilkada serentak tahun depan. Meski begitu, Khofifah masih menunggu restu Jokowi.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Serang KPK Lagi, Fahri Tuduh Ada Bisnis dalam Penyadapan

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali melontarkan tuduhan kepada KPK. Kali ini Fahri mengatakan penyadapan yang dilakukan KPK bersifat ilegal.

Menurut Fahri, penyadapan KPK diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) KPK dan itu menyalahi aturan. Dia menyebut putusan MK mengatakan aturan penyadapan tak boleh di luar undang-undang.

"Dasarnya (penyadapan KPK) adalah SOP, bukan undang-undang, sementara MK mengatakan tidak boleh membuat aturan penyadapan di bawah undang-undang. Jadi menurut MK tanggal 24 Februari 2011, resmi mengatakan lalu dikuatkan lagi dalam UU ITE 2016 bahwa penyadapan hanya boleh diatur UU," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Selain menyebut penyadapan KPK ilegal, Fahri menuding KPK tebang pilih saat menyadap seseorang. Dia menduga KPK telah menetapkan target untuk disadap. Berdasarkan semua itu, Fahri curiga ada bisnis di balik kerja sadap-menyadap yang dilakukan KPK.

"Karena itu penyadapan yang dilakukan KPK ilegal semuanya dan penyadapan ini tebang pilih, karena SOP-nya kita nggak tahu. KPK nggak pernah mau terbuka tentang SOP yang mereka pakai," tegas Fahri.

"Karena KPK tidak mau terbuka soal SOP-nya, saya curiga jangan-jangan SOP-nya tidak ada. Ini adalah operasi ilegal, operasi bawah tanah, karena itu meningkat kecurigaan saya. Jangan-jangan, ini dibisniskan sehingga ada transaksi," tuding Fahri.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Fahri Mengaku Ditanya Jokowi Kenapa Kritik KPK Terus

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri mengatakan Jokowi sempat bertanya mengapa dirinya sering mengkritik KPK. Apa kata Fahri?

"Saya sudah bilang ke Pak Jokowi bulan puasa. 'Pak Fahri, kenapa kritik KPK terus?' Saya bilang, 'Pak, ada negara dalam negara, hati-hati Bapak'," ungkap Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Fahri mengatakan dia berbicara seperti itu saat berada di meja makan Istana. Menurutnya, dia sekadar mengingatkan Presiden. klik disini : (Game online pertama dan terpercaya diseluruh Indonesia dengan persentase kemenangan 84%!)

"Saya bilang begitu di meja makan Istana. Saya buka ini karena saya udah ngomong, saya ingetin Presiden, ada negara dalam negara," kata Fahri.

Dia pun menuding saat ini orang-orang yang ada di KPK besar kepala karena menganggap posisi moralnya lebih tinggi daripada yang lain. Fahri melabeli pihak yang berada di KPK dengan sebutan 'belagu'.

"Jadi KPK itu, saking moralnya tinggi, kayak lembaga kultus (suci). Akhirnya orang-orang ini belagu, petantang-petenteng sambil kelakuannya itu, padahal setan juga banyak itu," ucapnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Hasil Suap Miliaran Dirjen Hubla Digunakan Untuk Operasional Kegiatan Sosial

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Budiono, mengakui duit gratifikasi yang diterimanya tidak semata untuk kebutuhan pribadi, tapi juga untuk kegiatan sosial.

"Nggak (untuk pensiun). Saya tujuannya untuk operasional. Saya kadang-kadang kalau ada, kadang kebutuhan yatim-piatu kalau ada acara, saya nyumbang. Terus ada juga gereja rusak, saya nyumbang. Ada juga sekolahan rusak, saya nyumbang. Untuk kebutuhan sosial," terang Antonius Tonny Budiono di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/8/2017).

Total kisaran Rp 20 miliar yang tersimpan dalam 33 tas dan 1 rekening ATM disebut sudah pernah ia gunakan untuk membiayai beberapa kegiatan sosial tersebut. Puluhan tas itu dikumpulkannya sejak tahun lalu.

"Saya mungkin dari 2016 dikumpulkan tasnya," ungkap Tonny.

Tetapi ia mengaku lupa dari mana saja asal uang miliaran tersebut. "Saya tidak hitung proyek sampai detail," ujarnya.

Tonny ditangkap KPK pada Rabu (23/8) kemarin. Dia diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan terkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang.

KPK pun mengamankan 33 tas berisi uang dengan berbagai jenis mata uang dengan total Rp 18,9 miliar. Selain itu, KPK mengamankan empat kartu ATM yang salah satunya tersisa saldo Rp 1,174 miliar. Keseluruhan uang itu diduga merupakan suap yang diterima Tonny.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

Sekjen Golkar Utamakan Kadernya Jadi Cawalkot Makassar

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Idrus Marham lebih mengutamakan mendukung kadernya untuk jadi Calon Wali Kota Makassar pada Pilkada Serentak 2018 nanti.

klik disini : (Game online pertama dan terpercaya diseluruh Indonesia dengan persentase kemenangan 84%!)

"Kita tetap konsisten untuk mengedepankan kader ketimbang yang lainnya. Karena kita ingin menang, maka kita bertanya pada rakyat melalui survei, melihat peluang yang ada dan elektabilitasnya," ujar Idrus saat ditemui GARASInews di rumah pemenangan Cagub Nurdin Halid di jalan Ratulangi, Makassar, Kamis (23/8/2017).

Meski demikian, Idrus belum mau memastikan kader yang akan diusung dalam Pilwalkot 2018 mendatang. Dua nama kader Golkar yang menguat saat ini sebagai penantang Wali Kota Makassar petahana Ramdhan Pomanto, yakni Ketua DPD II Golkar Makassar Farouk M Betta dan Bendahara DPD I Golkar Sulsel Rusdin Abdullah.

Idrus menganggap dalam Pilkada Serentak nanti, upaya berkoalisi dengan partai-partai lain adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat majemuk.

Dalam Pilkada Serentak yang digelar di 12 Kabupaten dan Kota di Sulsel, Idrus optimis partainya bisa meraup kemenangan yang mayoritas dari semua kandidat yang diusung. Tim Penjaringan DPD I Golkar Sulsel telah mengantongi nama-nama figur internal dan eksternal Golkar yang akan dikaji sebelum diusung dalam Pilkada serentak nanti.

"Target politik kita di Sulsel menang di 12 kabupaten-kota dan menang di Pilgub, gerakan harus serasi, harmonis dengan langkah elit partai, kita solid terkonsolidasi karena ini pertarungan gagasan agar rakyat memilih. Program Golkar adalah memenuhi kebutuhan rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat dan meyakinkan rakyat dengan harapan hari depan lebih baik," pungkas Idrus.

Dalam Pilkada Serentak 2018, selain Pilkada Gubernur Sulsel, juga dilangsungkan Pilkada di 12 kabupaten-kota di Sulsel, yaitu: Makassar, Palopo, Bantaeng, Bone, Sinjai, Wajo, Sidrap, Sinjai, Pinrang, Enrekang, Luwu dan Jeneponto.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

DPR Lantik Wasekjen PD Putu Supadma Pengganti Putu Sudiartana

foto: bertha/GARASInews

Jakarta,GARASInews - DPR resmi melakukan pelantikan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Politikus Partai Demokrat (PD) I Putu Sudiartana resmi digantikan Wasekjen PD Putu Supadma Rudana.

PAW tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna siang ini di gedung DPR, Kamis (23/8/2017). PAW dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Putu Supadma Rudana menggantikan I Putu Sudiartana F-PD dari daerah pemilihan Bali," kata Taufik.

Selain PAW anggota F-PD, DPR juga melantik PAW anggota F-Gerindra Luther Kombong yang meninggal dunia. Pengganti Luther ialah politikus muda Budisatrio Djiwandono.

foto: bertha/GARASInews

"PAW Budisatrio Djiwandono menggantikan Luther Kombong F-Gerindra daerah pemilihan Kalimantan Timur," jelas Taufik.

Acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah dengan agama masing-masing. Putu beragama Hindu, sedangkan Budisatrio beragama Katolik.

"Saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili," kata keduanya membacakan sumpah dipimpin Taufik.

klik disini : (Game online pertama dan terpercaya diseluruh Indonesia dengan persentase kemenangan 84%!)

Usai pelantikan, suasana ruang paripurna cukup riuh. Ucapan selamat untuk anggota DPR baru itu terdengar.

Budisatrio pun menemui rekan-rekannya di luar ruang sidang. Dia lalu melakukan sesi foto bersama.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM

13 Tersangka Penghina Presiden Jokowi, Terorganisasi?

foto: bertha/GARASInews

GARASInews - Jarimu, jerujimu. Berawal dari posting ujaran kebencian, berakhir di jeruji penjara. Begitulah nasib mereka yang belakangan menghina dan memaki presiden di media sosial.

Kasus paling terbaru, polisi menangkap Muhammad Farhan Balatif, remaja berusia 18 tahun. Menggunakan akun dengan nama Ringgo Abdullah, ia memuat dan menyebar ujaran kebencian dengan menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Facebook.

"Saat diringkus, pelaku mengaku menggunakan sarana internet dari jaringan WiFi milik Muhammad Reza, dengan cara membobol password," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting di Medan, Selasa (22/8/2017). "Statusnya putus sekolah saat SMK kelas 1."

Meski putus sekolah, warga Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat 1, Medan ini menguasai dua bahasa asing secara pasif, yaitu Inggris dan Prancis.

Polisi menyatakan memiliki bukti telak untuk menjerat Farhan. Sebuah flashdisk 16 GB, berisi gambar-gambar Jokowi dan Kapolri yang sudah diedit, ditemukan di rumahnya.

Kepada polisi yang memeriksanya, Farhan mengaku menghina Presiden Jokowi dan Kapolri Tito Karnavian karena membenci banyak kebijakan pemerintah dan kinerja Polri.

"Itu alasannya. Tersangka juga mengaku tindakan yang dilakukannya atas keinginan sendiri," kata Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpau di Mapolda Sumut.

Namun, Waterpau mengatakan penyidik tak percaya begitu saja. Polisi masih mendalami dugaan adanya keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

"Ini kemauan saya sendiri. Kinerja polisi sangat lambat, banyak pungli. Kebijakan Jokowi juga. Banyak utang dan lapangan pekerjaan nggak ada. Saya kecewa, lalu timbul niat buat ini," Farhan mengaku.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku heran mendengar pengakuan Farhan yang menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Jokowi. Sebab, Farhan masih remaja seumuran anak SMA. "Ya kalau nggak puas dia kan masih SMK. Apa sih yang nggak dipuaskan?"

Terorganisir?

Farhan bukan satu-satunya yang ditangkap aparat. Dalam kasus serupa, ada sejumlah tersangka lain yang sebelumnya telah ditangkap petugas Direktorat Siber Bareskrim Polri.

klik disini : (Game online pertama dan terpercaya diseluruh

Indonesia dengan persentase kemenangan 84%!)

Dari hasil pemeriksaan terhadap mereka, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Fadil Imran menengarai mereka mengunggah dan menyebarkan konten-konten ini termasuk yang menghasut sentimen SARA berdasarkan pesanan dari pihak tertentu.

Indikasi soal ini, kata Fadil, terlihat pada penangkapan Faizal Muhamad Tonong, 21 Juli 2017 lalu. Dari hasil interogasi, terungkap bahwa tersangka sengaja mengunggah konten berbau SARA, hate speech, maupun hoax, berdasarkan order.

"Umumnya pesanan," kata Fadil di Bareskrim Polri.

Hal yang sama didapati dalam pemeriksaan tersangka yang ditangkap sebelum Faizal, yakni Sri Rahayu Ningsih atau Sasmita.

Pengamat media sosial, Nukman Luthfie, mengiyakan sinyalemen itu.

"Ada yang karena memang tidak suka, ada yang karena diorganisir jaringan tertentu," ujar Nukman saat dihubungi GARASInews "Jika didorong oleh jaringan yang sepaham dalam isu-isu tertentu, kemungkinan besar itu diorganisir."

Nukman mengingatkan saat ini undang-undang dan peraturan yang melarang penyebaran konten kebencian, SARA, atau pornografi, jelas-jelas sudah ada. Bahkan, sudah banyak yang terjerat.

"Memang banyak yang masih sembrono menyebarkan konten-konten terlarang itu karena berbagai faktor, antara lain karena menganggap dengan menggunakan akun palsu yang bersangkutan yakin tak bakal tertangkap," kata Nukman kepada Liputan6.com. Nukman memastikan, meski menggunakan akun palsu, polisi memiliki kemampuan melacak sosok di baliknya.

Mereka yang Terjerat

Penelusuran GARASInews mendapati ada setidaknya 10 tersangka ujaran kebencian terhadap presiden yang sudah ditangkap polisi. Ini daftarnya:

1. Muhammad Farhan Balatif (18)

Farhan atau Ringgo Abdillah ditangkap Jumat pekan lalu di Medan Timur. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan laptop, 1 buah flashdisk 16 GB berisi gambar-gambar Presiden RI yang telah diedit, 3 unit ponsel, 1 unit router merek Huawai warna putih, dan 1 unit router Zyxel warna hitam.

Mantan siswa salah satu SMK di Medan itu telah ditetapkan sebagai tersangka, usai diperiksa di Markas Polrestabes Medan. Dia dijerat dengan pasal-pasal pidana termasuk UU ITE, dan terancam enam tahun penjara.

2. Jamil Adil (47)

Polisi menangkap Jamil, juga karena menghina Presiden dan Kapolri. Dia diringkus pada 29 Desember 2016, pukul 08.30 WIB. Lelaki ini merupakan warga Bantaeng, Jalan Kebon Baru, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara.

"Sekitar pukul 06.00 WIB, anggota Polri yang sedang mengatur lalu lintas menemukan adanya tulisan menghina dan mencaci-maki Presiden Jokowi dan Kapolri. itu kemudian difoto dan di-share ke grup Polsek Cilincing," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Yuldi Yuswan.

Polisi menangkap Jamil di pinggir jalan dekat rumahnya di Jl. Kebon Baru No. 24 RT10 RW10, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara.

klik disini : (Gabung dan Dapatkan Total Bonus Hingga 125%++)

Menggeledah rumahnya, polisi menyita berbagai barang bukti: satu kaleng cat pilox merek Diton warna hitam ukuran 300 cc, dua cat pilox merek Acrylic Epoxy warna putih ukuran 150 cc, dan satu cat pilox merek Acrylic Epoxy warna hitam ukuran 85 cc.

"Diduga cat itu yang digunakan pelaku untuk mencoret tadi. Belum diketahui apakah pria ini pura-pura gila, apa memang gila beneran. Ini masih diselidiki," kata Yuldi.

3. Ropi Yatsman (36)

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Mabes Polri menangkap Ropi di Padang, Sumatera Barat, 27 Februari 2017 lalu. Dia dituduh telah mengunggah dan menyebarkan sejumlah tulisan dan gambar hasil editan di media sosial, yang dinilai merupakan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo.

Selain mengunggah gambar wajah Presiden Jokowi yang telah diedit, Ropi juga posting gambar wajah presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ropi dijerat pasal-pasal UU ITE, KUHP, dan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

4. Rizal Ali Zain (37)

Pria ini membuat marah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Pamekasan dan Pimpinan Cabang GP Ansor Pamekasan, Jawa Timur; melalui beberapa status yang dia tulis di linimasa Facebook miliknya. Berbagai status Rizal pun mengandung kata-kata hinaan terhadap Presiden Jokowi.

5. Yulianus Paonganan

Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Yulianus Paonganan, pemilik akun @ypaonganan, sebagai tersangka kasus penyebaran konten pornografi. Yulianus melalui akun Facebook dan Twitter miliknya menyebarkan sebuah foto Presiden Joko Widodo yang tengah duduk bersama artis Nikita Mirzani.

Di foto yang diunggahnya itu tertera tulisan #papadoyanl***e.

Kalimat ini dianggap polisi mengandung unsur pornografi. Yulianus atau yang biasa dipanggil Ongen dijerat dengan UU Anti Pornografi dan UU ITE, dan terancam hukuman penjara minimal 6 tahun atau maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp 250 juta atau Rp 6 miliar.

6. Muhammad Arsyad Assegaf (24)

Mabes Polri menyatakan Arsyad alias Imen (24) telah secara sengaja menghina Presiden Joko Widodo dan mantan presiden Megawati Soekarnoputri di Facebook. Dia ditangkap di Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 23 Oktober 2014 dan dijerat UU Anti Pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, dilapis pasal penghinaan di KUHP.

7. Sri Rahayu

Perempuan ini ditangkap Satgas Patroli Siber Polri di Cianjur, Jawa Barat, dini hari pada 5 Agustus 2017 lalu. Sri ditangkap karena mengunggah pesan dan konten berbau permusuhan, SARA, dan kabar bohong (hoax), antara lain konten yang memicu kebencian SARA terhadap suku Sulawesi dan China, penghinaan terhadap presiden, parpol, ormas, hate speech, dan hoax.

Dalam perkara ini polisi melibatkan sejumlah ahli bahasa. Akibat ulahnya, Sri Rahayu kini dijerat UU ITE dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

8. Muhammad Said

Warga Kelurahan Kamal, Kalideres, Jakarta Barat ini ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, lantaran mengunggah konten yang dinilai menghina Presiden Jokowi dan Kapolri, di akun Facebook-nya.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran mengatakan konten yang diunggah Said juga mengandung unsur kebencian dan permusuhan SARA. "Post-nya mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Kapolri," kata Fadil.

9. Bang Izal

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Izal, 21 Juli lalu. Sama seperti yang lain, dia juga dituduh menyebar ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menerangkan, "Selain menghina Presiden Jokowi, pelaku juga melakukan penghinaan terhadap partai, ormas, Polri dan kontennya berisi hate speech dan hoax."

Martinus menambahkan, pelaku mengunggah konten itu di sebuah akun Facebook bernama Faizal Muhamad Tonong.

10. Tamim Pardede (45)

Warga Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan ini diduga membuat dan mengunggah konten ujaran kebencian melalui sebuah akun Youtube bernama Prof. Tamim Pardede.

Dalam salah satu videonya yang berdurasi 3 menit 46 detik, Tamim menghina Presiden Jokowi, termasuk menantang Detasemen Khusus Anti Teror Polsi (Densus 88) untuk menangkap dan menembaknya.

Tamim ditangkap pada 6 Juni 2017.

"Ada juga video rekaman asli Tamim yang berbau SARA dan penghinaan terhadap pemerintah," ucap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen M. Fadil Imran.

Fadil menambahkan aparat masih mendalami motif Tamim mengunggah video berbau SARA dan penghinaan tersebut. Tamim dijerat UU ITE.

Dan terbaru adalah ditangkap trio saracen, Sri rahayu Ningsih, Jasriyadi, dan bang Izal.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM