JPPR Pantau Pilgub dan 18 Pilkada Kabupaten-Kota di Jawa Timur

foto: bertha/GARASInews

Surabaya, GARASInews - 171 Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia digelar 2018. Dari jumlah tersebut, di Jawa Timur ada 19 pilkada.

"JPPR akan mengawasi seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak di Indonesia, termasuk di Jawa Timur," kata Najib Prasetiyo, Korwil JPPR Jatim di sela acara Pelatihan Panduan Media Untuk Pemberitaan Pemilu Akses di Hotel Santika, Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Rabu (19/7/2017).

Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) yang terdiri dari jaringan konsorsium 38 lembaga terdiri dari NU, Muhammadiyah, Perguruan Tinggi, LSM dan lembaga interfaith, akan memantau pemilu di setiap tahapan.

Pilkada serentak tahun 2018 di Jawa Timur terdiri dari Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Serta 18 pilkada kabupaten dan kota (Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Bojonegoro, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Bondowoso, Madiun, Nganjuk, Tulungagung, Jombang, Magetan, Lumajang dan Probolinggo).

Kata Najib, selain tahapan tersebut, JPPR Korwil Jatim juga akan memantau pemilihan lembaga pengawas pemilu mulai dari tingkat kabupaten dan kota serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta panitia penyelenggara pemilu.

"Untuk menyikapi berbagai hal mengenai tahapan-tahapan pemilu, kami dari korwil JPPR Jawa Timur meminta KPU dan Bawaslu Jatim, agar di tiap proses tahapan pemilu, untuk mengikutsertakan peran keterlibatan masyarakat. Karena penting untuk meminimalisir keterlibatan atau bahkan intervensi yang dilakukan elit politik yang berkepentingan," ujarnya.

KPU sebagai lembaga penyelengara, harus memastikan bahwa tahapan pilkada harus berjalan maksimal, jaminan hak pilih. Seperti, sering ditemui kendala, karena kualitas daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid.

"Pembentukan badan adhock KPU juga harus sesuai dengan norma atau perundang-undangan yang brlaku," katanya.

JPPR juga meminta KPU dan Bawaslu untuk dapat melaksanakan pemilu 2018 yang akses bagi masyarakat disabilitas.

"Kami juga meminta pencegahan persoalan-persoalan yang kerap muncul di setiap pemilu atau pilkada. JPPR juga akan ikut melakukan pemantauan secara intensif di setiap tahapannya," tandasnya.

SUMBER: WWW.GARASIGAMING.COM